1st day
hari pertama nyemplung di desk baru: politik dan keamanan. hm.. rasanya berasa kayak masuk dunia lifestyle pertama kali. bingung liat orang-orang yang berusaha survive ama plastic life nya masing-masing. hahaha. yup. substansinya sama. bagaimana terlihat “wah” untuk menjaring yang “wah”.
dalam bisnis ataupun dunia lifestyle, terlihat wah bisa dibelokkan menuju sebuah definisi tampilan. kamu dilihat orang dari apa yang terlihat. kamu akan dilihat sebagaimana kamu ingin dilihat. dior, prada, hingga gucci ialah instrumen penegas kelas dan strata.
dalam politik, tampilan itu tak berarti sebuah kemeja versace atau massimo dutti. tapi apa yang kamu bicarakan. apa yang kamu tampakkan. termasuk air muka dan kedekatan dengan siapa.
apa yang kamu bicarakan bisa mengutip perkatan siapa saja. tak perlu analisis mendalam hasil perenungan pribadi. perkataan thomas jefferson mengenai demokrasi, ttg kemenangan 51 suara atas 49 suara, sudah bisa menjadi instrumen penegas kelas. apa yang kamu tampakkan, keberpihakan dengan pihak yang mana, juga menjadi instrumen plastic life. -kalau si a dekat dengan mr anu yang lagi berkuasa, tentu tau dong kelasnya gimana. gitu maksudnya -
substansinya sama. perangkatnya berbeda. itu saja.
jujur saja, saya rindu para pria kemayu yang bisa sangat nyinyir mengomentari tampilan sosialista tapi dalam atmosfer kata-kata yang menghibur sekaligus menyadarkan. karena hari pertama ini, saya cuma ketemu orang-orang yang nyinyir ngomentarin orang lain yang terbungkus aura gak mau kalah dan pengen dianggap benar. hehehe…
dibawah ini hanya sekadar catatan ringan apa yang saya lakukan hari ini.
-ribut-ribut pensiun pns dan dpr.
ayah saya PNS. kami gak pernah masuk kategori berlebih. dulu, kalau minta apa-apa susah banget. jadi kami harus nabung. papa bilang, itu karena gaji pns gak banyak. jangan kamu bandingin ama temen kamu yang anaknya pengusaha atau pejabat tinggi dong, katanya. ia bekerja di departemen pekerjaan umum. lahan basah saat kepemimpinan Soeharto, kata orang. tapi gak tau ya, saya sih jujur aja gak ngerasain basah-basahnya. meski pas-pas an. bisa les nari, bisa les renang, bisa kuliah di luar kota, misalnya.
sekarang papa pensiun. uang bulanannya jadi makin menciut meski masih cukup. toh tinggal berdua plus si adek yang (katanya) sekarang cukup kaya sebagai desainer grafis freelance.
nah, alokasi APBN 2007 untuk dana pensiun pns, tni/polri ialah Rp 23.6 triliun. tiap bulan, negara kudu bayar sekitar Rp 1. 97 triliun untuk uang pensiun pns dan pejabat negara. angka itu dianggap pemborosan. karenanya perlu reformasi sistem pembayaran pensiun, tidak dihapuskan.
seperti apa sistem saat ini?
tiap bulan, gaji pns, tni/polri dipotong 8 persen terdiri dari 4.75% dana pensiun mereka, 3.25% tabungan hari tua dan 2% untuk kesehatan. TAPI potongan itu tidak berlaku bagi semua pejabat publik. menurut ekonom sekaligus wakil ketua F PAN DPR Drajad Wibowo, yang perlu dihapuskan ialah pembayaran pensiun bagi pejabat publik non karir seperti anggota DPRD, bupati, menteri, Pimpinan komisi, hingga BI. sistem pemotongan itu diangap gak adil karena gak smua pns mengalami pemotongan per bulan. ada pejabat publik yang gak dipotong padahal gaji pokoknya dah gede.
PT Taspen juga minta agar pensiun seumur hidup mantan anggota dpr dihapuskan aja, dan diganti ama pesangon. Sekjen DPR Faisal Djamal bilang, pensiun itu berasal dari potongan gaji pokok anggota DPR tiap bulan.
-lah, kalau cuma ngejabat satu periode, berarti tabungan pensiunnya kan 5% gaji per bulan semala periode tsb. trus, gimana caranya bisa menjelma jadi dana pensiun seumur hidup?
pertanyaan selanjutnya ialah, kalau tiap bulan gaji pns dan tni/polri dah dipotong, kenapa pembayaran uang pensiun dikategorikan sebagai beban negara tiap bulan? bukannya itu uang mereka sendiri?
yang terjadi ialah, pemerintah tidak selalu menyetor 4.75% yang sudah dipotong itu. kenapa? karena masih tersedia alokasi pendanaan dari APBN sehingga pembayaran oleh pemerintah jadi tidak konsisten. ibaratnya, ngutang dulu lah baru nanti bayar pensiun saat si pegawai benar-benar pensiun. ya kayak kita ajalah. misal ikut asuransi yang ditagih setahun sekali. harusnya kita disiplin nabung per bulan buat nyicil, tapi gak dikerjain. pas ditagih, jadi dikategorikan beban, kan?
lantas, kementrian aparatur negara berniat mempresentasikan pentingnya lembaga dana pensiun pns akhir tahun ini. jadi nanti lembaga itu bertugas mengelola dana pensiun dan melakukan pembayaran. potongan dana pensiun 4.75% per bulan dari sekitar 5 juta pns itu kan potensial sekali menjadi sumber dana investasi. -jangan-jangan kita memang gak perlu ngemis ngemis minta utangan luar negeri-
usulan itu lantas menuai banyak komentar. jangan cuma sistem kelola dana yang dibenahi, tapi sistem secara menyeluruh, termasuk siapa-siapa aja yang berhak. sekarang ini, pns yang gak sempet jadi pejabat, ya gak kerasa apa-apa. tapi seorang pns tingkat tinggi, bisa menikmati dana pensiun lebih dari satu pos. misal jika ia pensiun dari pns nya, ia bisa jadi guru besar di univ dan dapet pensiun dari situ juga. kalau dia jadi pejabat negara, misal duta besar, ya bisa aja dapet lagi dari pos itu. adil kah?
lalu, pejabat-pejabat politis itu, misalnya. juga mendapatkan tunjangan pensiun. perlukah? sementara mereka telah mendapatkan tunjangan serba wah selama bekerja.
makanya perlu perombakan. Kepala LAN Sunarno mengisyaratkan perlunya pemisahan jabatan politik dan karier. meniru birokrasi Inggris, dimana birokrasi sebagai karir dijabat oleh birokrasi profesional karier (oleh CEO), bukan pejabat politik (menteri). jadi ya, yang berhak atas dana pensiun tentu yang jalur karir karena itu menjadi hak normatif. namun jadi berlebihan jika dibayarkan bagi pejabat politik.
selain itu, birokrasi juga harus dikondisikan tidak dapat dintervensi kepentingan politik. sementara yang terjadi saat ini, menteri sebagai pejabat politik, lantas membawa rombongannya yang kemudian menjadi area eksistensi kepentingan golongan/ partai.
Drajad juga menentang pensiun bagi anggota DPR. terlalu berlebihan, katanya. meski begitu banyak yang masih ngarep, loooh.
-tentang keterbukaan informasi publik
demokrasi, seperti disebut David Beetham (Democracy and Human Rights) ialah suatu keadaan dimana rakyat ada dalam posisi setara secara politik, untuk mengendalikan apa yang mereka anggap sebagai urusan publik, dalam suatu masyarakat tertentu.
gimana bisa setara secara politik kalau informasi terbatas?
tapi pernahkah kita mendapat informasi gamblang tentang apapun yang terjadi di negeri ini? kita dapat informasi prakiraan cuaca dari BMG, oke. tapi apakah kita dapat informasi gamblang kenapa kasus LAPINDO tak juga beres. apakah kita dapat info dengan jelas siapa di baliknya? siapa yang berkaitan? siapa yang tanggungjawab? apakah kita mendapatkan informasi dengan mudah dan gampang tentang kekayaan pejabat publik? apakah kita mendapat informasi mengenai rencana pembelian senjata berat?
informasi publik, secara singkat diartikan sebagai informasi informasi pada badan publik, termasuk informasi pribadi, yang berkaitan dengan penyelenggaran negara serta yang berkaitan dengan kepentingan publik. siapakah badan publik? untuk sementara baru dirumuskan badan publik ialah badan yang penyelenggaraanya pake biaya apbn apbd. berarti termasuk TNI juga.
seorang staf khusus komisi dpr mengklasifikasi informasi menjadi beberapa. yaitu informasi yang harus diumumkan serta merta, info wajib/rutin, info yang harus diumumkan, dan info rahasia. semua dikategorikan informasi publik, tapi hanya tiga tersebut didepan yang tergolong terbuka. artinya, (seharusnya) bisa diakses dengan mudah dan terjangkau. sementara yang rahasia, diformulasikan lagi. misal rencana strategis negara dsb. termasuk rencana pembelian senjata.
penggodokan ruu ini masih berlangsung. udah lama banget, sekitar lima tahun berjalan. tentu saja ada beragam tarikan kepentingan. pemerintah mau memasukkan sebanyak mungkin “kecuali” dalam informasi publik. bahasanya kelak kira kira begini : rakyat bisa mengakses informasi bla bla bla kecuali bla bla bla bla…
bla bla nya apa aja? bisa pake sistem pendaftaran. yaitu sekalian didaftar apa-apa aja yang boleh diakses misal kekayaan pejabat negara, proyek di bidang kekayaan alam, dsb dst. jadi nanti di uu nya udah ketulis daftar.
atau bisa juga pake pengujian publik dan uji konsekuensi. kira-kira, bahasa uu nya kelak : informasi yang bisa dikases ialah segala hal yang bla bla bla jika konsekusensinya begini begini begitu.
untuk ngurusin keterbukaan informasi publik (kip) ini, bakal ada lembaga indepen komisi informasi. ya model modelnya kpk gitu lah.
kalau nanti sudah ketok palu uu keterbukaan informasi publik, barulah sidang bergerak ke penggodokan uu rahasia negara. apa sih yang termasuk rahasia negara itu? apa konsekuensinya kalo ada yang nyolong dan bocor. dsb dst. tentu saja apa-apanya nanti berdasar apa yang disebut pada uu kip yang (kelak) jadi.
apa bagusnya? tentu saja ini mendorong ke arah pemerintahan yang transparan bagi rakyat. dengan transparansi itu, kendali ada di tangan rakyat. kita semua bisa tau kemana aja uang bayar fiskal satu juta yang bikin gedeg itu disalurkan, misalnya.
ya idealnya, begitulah demokrasi dikondisikan. (berdasar def david beetham di atas) hm. bagus sih, boleh kan berharap?
-rencana golkar untuk rakornas bidang keagamaan 3-5 sept.
di negara kita, rakyat dipresentasikan oleh partai. itulah kenapa tiap pemilu, kita milih partai. namun, semua juga tau, partai politik mau berpuluh beratus jumlah, tetep aja manis saat butuh. udah deket-deket pemilu, baru deh tebar janji sana sini. begitu dipilih jadi wakil rakyat, uu yang dihasilkan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, yang mereka wakili. banyak pihak menganggap keberadaan parpol gagal total merepresentasikan rakyat. ini juga pendapat schaat. parameternya ya itu tadi, kedekatan partai dengan rakyat sangat minim tercermin dari putusan-putusan uu yang tidak berpihak pada rakyat.
saya pribadi berani taruhan, (lebih dari) banyak rakyat indonesia berpikir bukti dari demokrasi ialah saat anda ikut dalam pemilu. cuma itu. tentu saja anggapan itu sangat menyedihkan dan menjadi bukti buruknya edukasi berwarganegara bagi rakyat kita. politik dicap sebagai sesutu yang buruk dan culas.
faktanya memang, kita nggak deket ama partai. tapi kita membiarkan mereka menentukan kehidupan kita. pas pemilu, misalknya kita golput karena mikir paling gak ada gunanya juga. satu suara anda bisa memengaruhi hajat hidup loh. aturannya kan jelas. 51 suara itu menang lawan 49. kalo satu orang golput bikin partai a menang, misalnya, maka satu kursi di legislatif yang mengesahkan uu yang berlaku, akan mengikat anda. boleh aja situ golput, tapi kalo gak nurut uu karena alasan golput, anda tetap kena sanksi. brengsek ya? he eh.
dalam rangka (yang katanya) mendekatkan diri kepada rakyat itulah golkar mau ketemuan ama banyak ormas yang dianggap paling dekat bersentuhan dengan rakyat. berhubung mau isra miraj dan deket-deket puasa, maka diambillah tema optimalisasi fungsi agama sebagai instrumen pemberantas kemiskinan.
jadi maksudnya, agar agama gak cuma urusan doktrin dosa ke neraka pahala masuk surga, tapi juga punya fungsi sosial. karena kemiskinan masih krusial, maka fungsi sosial agama itu yang kemudian berupaya di optimalkan. jangan tanya dulu kongkritnya apa, karena belum terjawab. yang mereka lalukan besok hanya menemui sejumlah organisasi agama mulai muhammadyah, nu hingga pgi dan walubi. dari omongan itulah yang kemudian jadi bahan pengaya rakornas keagamaan mendatang.
hm.. klasik ya?
meski dimaksudkan untuk upaya pendekatan parpol ke rakyat dalam arti sebenar-benanrnya, langkah ini sah-sah saja jika terbaca sebagai upaya Golkar menggaet massa berbasiskan agama. terutama pasar suara berisikan mereka yang jengah serba keras dan fanatik tapi masih “beragama” .hehehe.
cuma itu hari ini…..


